Palu- Dugaan korupsi lahan mangrove di Kabupaten Morowali, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah memeriksa Kepala Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat beserta sejumlah perangkatnya.

“Kepala desa di panggil dan diperiksa hari ini oleh penyidik kejaksaan bersama sejumlah perangkatnya,” kata Kasi Penkum Kejati Sulteng Abdul Haris Kiay di Palu, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Berkas perkara korupsi di Bangkep dilimpahkan ke Kejati Sulteng

Ia mengemukakan adapun nama-nama yang dipanggil yakni Fadil jabatan kepala desa, Aljufri jabatan Kaur Kesra, kemudian Ardan jabatan sekretaris desa dan mantan Kepala Desa Ambunu Sukirman Karim.

Ia menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi penjualan lahan mangrove kepada PT BTIIG seluas 30 hektare di Desa Ambunu, Kecamatan Bungku Barat.

Baca juga: Penerimaan pajak Sulteng Rp2,22 triliun triwulan 1 tahun 2024

Dalam pemeriksaan tersebut ke empat orang ini masih berstatus sebagai saksi, berdasarkan surat pemanggilan dilayangkan Kejati Sulteng pada Selasa (23/4).

“Selain kades dan perangkat desa, Kejati Sulteng juga memeriksa tiga orang pemegang surat kepemilikan tanah (SKT) dan satu orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Morowali,” ujarnya.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi geledah tiga titik di Morowali dugaan korupsi

Empat orang diperiksa diluar dari pemerintah desa setempat diantaranya Yusran Yusuf, Arham, Azhar sebagai penerima SKT, dan Fitaraudin Bada Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang Dinas PUPR.

Ia memaparkan penyidik Kejati Sulteng juga telah melakukan penggeledahan di kantor Kepala Desa Ambunu dan Kantor Kecamatan Bungku Barat terkait kasus ini.

Baca juga: Barang bukti 48 perkara dimusnahkan Kejaksaan Negeri Palu

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor 19/PenPid.B-GLD/2024/PN Pso tanggal 4 Maret 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/P.2/Fd.1/02/2024 tanggal 27 Februari lalu untuk membuat terang tindak pidana guna menentukan tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembebasan lahan di desa tersebut.

“Pada penggeledahan, tim penyidik membawa dan melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait pembebasan lahan dari lokasi penggeledahan di Morowali,” tuturnya.

Sebelumnya penyidik Kejati Sulteng juga meminta keterangan dari sejumlah tokoh di sesa setempat terkait kasus ini. (Tim)

Baca juga: 9.800 beras impor didatangkan ke Sulawesi Tengah

Baca juga: Enam sektor unggulan Sulawesi Tengah dipromosi lewat Sulteng Expo