Kemiskinan ekstrim di Parimo berhasil ditekan hingga 1,3 persen
Parigi- Kemiskinan ekstrim di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berhasil ditekan hingga ke angka 1,3 persen pada Tahun 2024 berkat kerja keras para pihak terkait.
“Tiga tahun terakhir angka kemiskinan ekstrim Kabupaten Parigi Moutong di angka 6,2 persen, dengan kerja keras semua pihak angka itu dapat ditekan lebih rendah,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan di Parigi, Kamis (23/1/2024).
Ia mengemukakan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan secara umum di Parigi Moutong lima tahun terakhir secara bertahap mengalami penurunan dari angka 17 persen pada tahun 2020, kemudian tahun 2023 turun ke angka 14,6 persen, lalu 2024 turun 14,2 persen persen.
Baca juga: Pangdam XIII Merdeka Kunjungi PT GNI
Sedangkan kemiskinan ekstrim tiga tahun terakhir dari angka 6,2 persen turun menjadi 1,3 persen 2024, terjadi penekanan sekitar 4,9 persen.
Oleh sebab itu upaya pengendalian terhadap potensi-potensi yang dapat mempengaruhi kemiskinan harus lebih tertangani secara cepat dan tepat.
Baca juga: Arahan Menag tentang visi pendidikan siap diimplementasikan UIN Datokarama
Karena faktor mempengaruhi kemiskinan cukup kompleks, diantaranya dipicu faktor ekonomi, sosial, budaya maupun politik, maka Pemkab Parigi Moutong melakukan langkah-langkah penanganan melalui strategi yang simultan.
“Penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap kategori yang paling miskin dapat diintervensi melalui bantuan bahan pokok sebagai bentuk stimulus supaya bisa berdaya dan mampu mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot konsisten laksanakan program Palu mandiri tangguh pangan
Ia menjelaskan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program nasional Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, pemkab juga perlu intervensi program yang memberikan dampak langsung lebih luas terhadap masyarakat sasaran atau penerima manfaat, termasuk program kolaborasi lintas sektor lainnya.
Lebih lanjut dikatakannya, tantangan ke depan yakni menjaga presentasi tersebut supaya tidak mengalami peningkatan, langkah yang perlu dilakukan penguatan terpadu lewat pemberdayaan terhadap masyarakat yang telah lepas dari kemiskinan, supaya tidak muncul kemiskinan baru.
Baca juga: Hidrometeorologi masih berpotensi di Sulteng hingga Maret 2025
“Inflasi juga dapat memicu kemiskinan bila tidak ditangani dengan baik, karena berpengaruh terhadap harga bahan pokok dan barang, oleh sebab itu kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) harus terus diperkuat sesuai tugas pokok masing-masing,” turut Irwan. (Wan)
Baca juga: Pj Bupati Parimo hadiri evaluasi kinerja kepala daerah di Kemendagri
Tinggalkan Balasan