Palu- Efisiensi kinerja program pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah wajib diwujudkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tahun 2025 merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja,” kata Hadianto Rasyid saat memimpin rapat kerja di lingkungan Pemkot Palu, Rabu (23/1/2025).

Ia menginginkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengevaluasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, termasuk tanggung jawab tambahan yang melekat pada jabatan.

Baca juga: Kemiskinan ekstrim di Parimo berhasil ditekan hingga 1,3 persen

Langkah itu sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

“Evaluasi kinerja penting untuk mengetahui pencapaian-pencapaian progran, sehingga tidakan yang dilakukan untuk penuntasannya lebih terarah ke depan,” ujarnya.

Ke depan program diusung Pemkot Palu di pemerintahan Hadianto Rasyid pada periode kedua 2025-2029 mencakup 35 program prioritas yang terbagi dalam enam agenda yakni sumber daya manusia (SDM), lingkungan, pengembangan kota, ekonomi, pemerintahan dan pelayanan dasar.

Baca juga: Pangdam XIII Merdeka Kunjungi PT GNI

Oleh sebab itu dalam mengimplementasikan program jangan mengambil langkah “copy paste” perencanaan anggaran.

“Belanja harus efisien dan efektif. Komoditas yang masuk dalam rencana belanja harus realistis,” ucapnya.

Menurut Wali Kota, tahun ini akan menjadi tantangan besar dengan masuknya beban Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) ke dalam APBD, sehingga harus dipastikan belanja pegawai tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Baca juga: Arahan Menag tentang visi pendidikan siap diimplementasikan UIN Datokarama

Ia juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai bentuk penghargaan dan kepenulisan terhadap ASN.

“TPP yang layak akan memberikan dampak kinerja yang optimal pegawai, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif,” tutur Hadianto.

Ia berharap rapat kerja tersebut menjadi momen penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki performa, mengevaluasi capaian, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan.

Maka setiap elemen pemerintahan harus bekerja secara terstruktur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

Baca juga: Pemkot konsisten laksanakan program Palu mandiri tangguh pangan

“Semua perencanaan harus cermat sejak awal, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program prioritas Pemkot,” kata dia lagi. (Wan)

Baca juga: Hidrometeorologi masih berpotensi di Sulteng hingga Maret 2025