Wakil Bupati Morut dorong OPD jemput program pusat di tengah pengurangan dana transfer

Palu– Wakil Bupati Morowali Utara Djira mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) pentingnya langkah cepat dan proaktif pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Hal itu disampaikan Wabup Djira usai menghadiri rapat koordinasi bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, unsur Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Sidang isbat nikah bentuk jaminan kepastian hukum bagi pasutri

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Morowali Utara.

Menanggapi kondisi itu, Wabup Djira meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak bersikap pasif dan segera mengambil langkah antisipatif.

“Sekalipun dana transfer ke daerah berkurang, manfaat program pusat tetap besar. Banyak kegiatan yang dananya tidak hilang, hanya dialihkan dan dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat. Karena itu, OPD harus proaktif menjemput program-program tersebut,” tegasnya.

Baca juga: Wakil Bupati parimo tekankan pentingnya budaya bersih

Ia menjelaskan, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, ketahanan pangan, hingga berbagai program sosial dan infrastruktur tetap tersedia melalui kementerian. Daerah, kata dia, hanya perlu membangun komunikasi yang intensif agar dapat mengaksesnya.

“Intinya, jangan menunggu. Daerah harus aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga. Ini penting untuk mengimbangi pengurangan transfer ke daerah,” ujarnya.

Baca juga: Plt Kadis Kesehatan Morut pimpin pelepasan jenazah ASN I Ketut Suamba

Selain membahas dana transfer, rapat tersebut juga menyoroti beban belanja pegawai untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Wabup Djira, banyak daerah mengusulkan agar belanja gaji dan insentif PPPK ditanggung langsung oleh pemerintah pusat.

“Usulan ini sudah disampaikan ke Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan. Kita berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban fiskal daerah,” jelasnya.

Wabup Djira menegaskan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan terus menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan masyarakat tidak terdampak oleh penyesuaian fiskal tersebut.

Baca juga: Wabup Parimo resmi tutup MTQ ke-14 Kecamatan Palasa

“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar program-program pusat bisa kita tarik masuk ke Morowali Utara,” tutupnya.

Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi, seluruh kepala OPD Provinsi, unsur Kementerian Keuangan, Banggar DPR RI, Forkopimda, instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah, serta perwakilan perbankan dan lembaga terkait lainnya. (RoMa).

Baca juga: Pemerintah Indonesia pastikan kesiapan ekspor durian ke China