Lahan untuk Sekolah Rakyat sedang diupayakan Pemkot Palu

Palu- Lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program prioritas nasional sedang diupayakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah

“Hingga kini kami masih terus mencari layan yang cocok untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Palu Susik di Palu, Kamis (12/6/2035).

Baca juga: FKUB Sulteng dan Donggala kolaborasi wujudkan moderasi beragama

Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Menteri Sosial (Mensos) kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat di atas 7 hektare, sehingga langkah-langkah strategis terus dilakukan.

Ia mengaku, kendala dihadapi Pemkot Palu saat ini yakni tidak memiliki luas lahan 7 hektare dalam satu hamparan seperti yang dipersyaratkan.

Baca juga: Personel SAR tingkatkan kemampuan tangani kecelakaan pelayaran

“Ini kendala kami hadapi sekarang. Pengajuan lahan pembangunan Sekolah Rakyat tahap satu sudah selesai pada 21 Mei 2025,” ujarnya.

Meski begitu Pemkot Palu tetap berusaha mencari lokasi yang pas, selain itu Pemkot juga mendapat dispensasi dari Kemensos untuk penyediaan lahan dan kemungkinan masuk pada pengusulan tahap dua.

Baca juga: Satgas penertiban tambang ilegal segera di bentuk Pemkab Parimo

“Syaratnya adalah lahan milik pemerintah yang bersertifikat. Kami masih berkoordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), apakah perlu melakukan pembebasan lahan masyarakat atau seperti apa ke depan,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional untuk menjangkau pendidikan formal bagi masyarakat yang kurang mampu, supaya tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan.

Baca juga: Bupati tambahan penghasilan bagi guru ASN di Morut

Program tersebut juga bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, salah satunya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Tugas pemerintah daerah (pemda) menyediakan lahan, selanjutnya untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” kata Susik menuturkan.

Baca juga: Kabupaten Parigi Moutong ekspor komoditas durian

Ia menambahkan, secara teknis kebutuhan lahan di atas 7 hektare tidak hanya sekedar dibangun bangunan sekolah, tetapi juga di dalamnya disediakan sarana dan prasarana penunjang seperti asrama untuk murid, fasilitas olahraga, dan fasilitas lainnya.

“Kota Palu masuk salah satu daerah prioritas pembangunan Sekolah Rakyat, dengan status ini maka kami terus berusaha mencari solusi terbaik,” kata dia. (Wan)

Baca juga: Parigi Moutong ikut penilaian KLA Kementerian PPA