Kota Palu dapat kuota 70 orang bekerja di Jepang lewat SSW
Palu- Kota Palu, Sulawesi Tengah mendapat kuota 70 orang untuk bekerja di Jepang lewat program Specified Skilled Workers (SSW) tahap III tahun 2024.
“Program ini sudah berjalan sejak tahun 2021, dan proses kontrak kerja oleh perusahaan pemberi kerja baru dimulai pada tahun 2022,” kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto di Palu, Kamis (22/8/2024).
Baca juga: Beasiswa Baznas sangat membantu mahasiswa UIN Palu
Ia menjelaskan program BPS merupakan salah satu langkah konkret Pemkot Palu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, tentunya untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) lewat program BPS wajib memiliki keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerja masing-masing, baik dari aspek teknis pekerjaan, bahasa dan budaya kerja negara tujuan.
Menurut data Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, jumlah PMI yang telah bekerja di Jepang sejak 2022 hingga April 2024 sekitar 176 orang dari program BPS maupun magang.
Baca juga: Pemkab Parigi dan BPJAMSOSTEK komitmen lindungi pekerja konstruksi
“Saat ini masih ada sekitar 30 orang sedang mengikuti proses pelatihan teknis untuk menunggu pemberangkatan ke negara tujuan,” ujarnya.
Ia memaparkan program BPS merupakan bentuk kerja sama Pemkot Palu dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Baca juga: AMSI Sulteng bahas tambang ilegal dan indikasi keterlibatan WNA
Perekrutan gelombang III tahun ini program BPS berlangsung selama 13 hari khusus pendaftaran dimulai tanggal 19-31 Agustus.
“Syarat yang harus dipenuhi calon PMI yakni penguasaan bahasa dan budaya Jepang sebab hal ini sangat krusial. Kemudian ada pula seleksi kompetensi sesuai bidang pekerjaan masing-masing, kurang lebih terdapat 14 item pekerjaan dan 143 sub item pilihan kerja,” tutur Setyo.
Baca juga: LPPD Sulteng diharapkan jadi sarana pembinaan mental umat Kristen
Ia menabahkan, model pembiayaan bagi peserta program BPS dilakukan dengan dua skema yakni khusus pelatihan selama tiga bulan dibiayai oleh Pemkot Palu dengan nilai Rp7 juta per orang, dan biaya pemberangkatan dan kebutuhan hidup ditanggulangi secara mandiri oleh pekerja.
“Secara tidak langsung program ini dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat ikut program tersebut dari sisi ekonomi, sebab upah mereka terima jauh lebih tinggi dengan upah dalam negeri (Indonesia),” ucapnya. (Ngit)
Tinggalkan Balasan