Morowali Utara dan BPKP perkuat tata kelola pembangunan

Palu- Morowali Utara (Morut) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah terus memperkuat tata kelola pembangunan di daerah tersebut.

Bupati Morowali Utara Delis J Hehi pada Selasa (24/2/2026) mengatakan kerja sama itu merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah (pemda) yang tengah mendorong percepatan pembangunan.

Ia mengibaratkan peran BPKP seperti dokter yang mampu mendiagnosis kondisi kesehatan tata kelola pemerintahan.

Baca juga: Polres Parimo bagi takjil semangat berbagi di momen Ramadhan

“Sering kali kita merasa semua proses sudah berjalan baik. Namun, yang dapat menilai secara objektif adalah pihak yang memiliki kompetensi dan independensi. Dalam hal ini, BPKP,” ujarnya.

Bupati menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap perencanaan benar-benar selaras dengan pelaksanaan serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi-misi daerah dan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD.

Ia juga menyatakan bahwa pengawasan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan menjadi mekanisme korektif agar penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

“Lebih baik ditegur ketika mulai menyimpang sedikit, daripada dibiarkan hingga menimbulkan dampak besar,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Morut paparkan kondisi infrastruktur daerah di Bappenas

Menurut dia, di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus mampu memprioritaskan program yang benar-benar berdampak signifikan bagi masyarakat, khususnya program super prioritas yang mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah.

Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Morowali Utara yang tidak hanya menunjukkan niat, tetapi langsung merealisasikan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman.

Ia menegaskan bahwa pendekatan BPKP bukan semata pengawasan dalam arti sempit, melainkan pengawalan yang memberi nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan.

“Komitmen ini menunjukkan itikad kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan sistem berjalan lebih efektif, akuntabel, dan adaptif,” ujarnya.

Baca juga: Disnakertrans Sulteng apresiasi komitmen K3 PT GNI

BPKP, lanjutnya, akan mengawal proses perencanaan dan penganggaran melalui validasi dan evaluasi sistem, termasuk optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah.

Fokus pengawalan diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas belanja publik.Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam kepemimpinan daerah.

Menurutnya, dengan sumber daya yang terbatas, setiap rupiah anggaran harus mampu menghasilkan dampak berlipat bagi kesejahteraan masyarakat.

“Nota kesepahaman yang ditandatangani memuat enam poin utama, di antaranya penguatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan SPIP dan manajemen risiko, asistensi pengelolaan keuangan daerah, evaluasi program prioritas, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan,” kata dia.

Baca juga: Pengembangan durian di Sulteng terus digenjot

Sebagai salah satu daerah yang berperan signifikan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, Morowali Utara dinilai memerlukan sistem tata kelola yang kokoh, transparan, dan inovatif agar pertumbuhan ekonomi berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Melalui sinergi yang semakin erat ini, diharapkan pengawasan intern tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong kualitas kebijakan, efektivitas belanja, serta percepatan pencapaian visi daerah menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.(RoMa)