Parigi- Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong Muhammad Irfan mengusulkan agar biaya server Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) tidak dibebankan kepada desa.

Hal ini disampaikan dalam rapat yang digelar oleh DPRD Parigi Moutong terkait implementasi sistem tersebut di seluruh desa di wilayah kabupaten, Jumat (17/1/2025).

Baca juga: Target retribusi sampah Kota Palu tetap Rp15 miliar Tahun 2025

Menurut Irfan, pembebanan biaya server kepada desa dapat memberatkan anggaran desa yang sudah terbatas.

“Kami menyarankan agar biaya server Siskuedes menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan dibebankan kepada desa. Hal ini penting agar desa dapat fokus pada pengelolaan anggaran dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terbebani biaya tambahan yang memberatkan,” ujarnya.

Baca juga: Kolaborasi cegah penyalahgunaan narkotika bentuk komitmen Pemkot Palu

Lebih lanjut, Irfan menyampaikan bahwa Siskuedes adalah sistem yang sangat penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun, dengan adanya biaya tambahan seperti biaya server, hal tersebut dapat mengurangi efektivitas penggunaan sistem yang dimaksud.

Baca juga: Kolaborasi Pemkot Palu dan BPJN revitalisasi infrastruktur jalan

DPRD Parigi Moutong berharap pemerintah daerah dapat menanggapi usulan tersebut demi meringankan beban desa dan memastikan pelaksanaan Siskuedes berjalan lancar serta maksimal.

“Kami akan terus mendorong agar kebijakan ini dapat segera diterapkan demi kemajuan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik,” pungkas Irfan.

Baca juga: Wamen UMKM dan Wali Kota Palu kunjungi UMKK di taman Vatulemo

Usulan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kalangan di tingkat desa, yang berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan langkah tersebut. (Mikha)