Tim Hukum BERAMAL tanggapi video surat terbuka mengatasnamakan masyarakat Sulteng

Palu- Tim Hukum dan Advokasi BerAmal menanggapi video yang beredar mengenai “surat terbuka untuk Kapolri” dari kelompok yang mengatasnamakan “Masyarakat Sulteng” lewat media sosial dalam grup publik Facebook INFO PILKADA SULTENG dan SUSUPO SULTENG yang menuduh anggota Kepolisian Republik Indonesia terlibat untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah nomor urut 1, Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri di Pilkada Sulteng.

Ketua Tim Hukum dan Advokasi BerAmal, Salmin Hedar mengatakan, surat terbuka yang ditujukan kepada Kapolri dan Kapolda Sulteng yang berisikan Kapolda memerintahkan seluruh kasat intel di Polres, Karo Bimas dan Bhabinkamtibmas untuk membantu pasangan BerAmal adalah tidak benar, karena tidak disertai bukti maupun fakta.

Baca juga: Pekerja migran harus terlindungi saat bekerja di luar negeri

“Maka yang bersangkutan telah melakukan fitnah dan penyebaran berita bohong (hoax) yang sesat dan menyesatkan sehingga sangatlah beralasan hukum untuk dilaporkan ke kepolisian guna untuk menegakkan hukum dan demokrasi khususnya di Sulawesi Tengah,” terangnya di Palu, Kamis (21/11/2024).

Terkait dengan informasi tersebut, lanjut Hedar, pihaknya beranggapan hal itu merupakan bentuk tuduhan serius yang ditujukan kepada institusi kepolisian yang telah berkomitmen untuk “netral” yang tentunya juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkada yang damai dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Baca juga: Wakil Ketua MPR uji coba program makan bergizi gratis di Kota Palu

“Informasi yang telah beredar sebagaimana di media sosial facebook itu merupakan berita yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tentunya berita tersebut merupakan bentuk fitnah,” tegasnya.

Hedar menambahkan, setelah mempelajari fitnah tersebut, Tim Hukum dan Advokasi BerAmal melaporkan Pemilik Akun facebook dengan nama Firman Namrif dan oknum-oknum terkait yang telah menyebarkan informasi fitnah tersebut ke Polda Sulteng.

Baca juga: Komnas HAM Sulteng serukan pilkada ramah HAM

“Pengaduan ke Polda Sulteng sudah dilakukan. Polda juga harus segera menindaklanjuti laporan kami karena informasi tersebut sudah merugikan kandidat kami menjelang penconblosan 27 November 2024,” tandasnya. (Rilis)

Baca juga: HKN momentum perkuat layanan kesehatan masyarakat