Bupati Parimo tekankan langkah cepat hadapi pengurangan dana transfer pusat

Palu– Bupati Parigi Moutong Erwin Burase menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Erwin usai menghadiri rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11/2025).

Rapat tersebut membahas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung pada penurunan nilai transfer ke daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.

Baca juga: Ombudsman sidak SPBU di Kota Palu

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal bagi daerah, khususnya dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia menilai Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara terbesar dari sektor sumber daya alam berhak memperoleh porsi DBH yang lebih proporsional.

“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tetapi juga soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” ujar Gubernur Anwar Hafid.

Baca juga: Wakil Bupati Morut dorong OPD jemput program pusat di tengah pengurangan dana transfer

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan alokasi anggaran pusat yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil sumber daya.

Menanggapi hal itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan pemerintah kabupaten siap menyesuaikan kebijakan fiskal daerah sambil menjaga stabilitas pelayanan publik. Ia mengakui salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya beban belanja pegawai, sehingga diperlukan dukungan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.

Baca juga: Warga Palu diimbau jangan panik terkait isu cacar monyet

“Usulan kami telah kami sampaikan langsung kepada Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban fiskal daerah,” kata Bupati Erwin.

Ia menambahkan, berbagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta program sosial dan infrastruktur lainnya dapat terus berjalan di daerah apabila koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian dilakukan secara intensif.

“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” ujarnya.

Baca juga: Panitia matangkan persiapan Pelaksanaan MTQ IV Morut

Bupati Erwin juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh penyesuaian fiskal tersebut.

“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, termasuk Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong,” tegasnya.

Baca juga: Wakil Bupati parimo tekankan pentingnya budaya bersih

Melalui langkah strategis dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal nasional. (Mikha)

Baca juga: Forum Petani Plasma Buol sayangkan penganiayaan petani sawit