Bupati Morut paparkan kondisi infrastruktur daerah di Bappenas

Palu- Bupati Morut (Morowali Utara) Delis J Hehi memaparkan kondisi infrastruktur daerahnya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Jakarta, sebagai bagian dari upaya meminta bantuan intervensi pemerintah pusat.

Ia menjelaskan menurut data Pemkab Morut tahun 2025, dari total 784,96 kilometer jalan kabupaten, sepanjang 535,68 kilometer atau 68,24 persen masih dalam kondisi rusak berat.

Baca juga: Fotradnas upaya pelestarian budaya lewat olahraga

Kami masih butuh intervensi mendesak dari pemerintah pusat untuk perbaikan sejumlah infrastruktur daerah,” kata Delis baru-baru ini.

Kondisi itu menjadi hambatan serius bagi mobilitas masyarakat, terutama dalam mengakses layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi.

“Infrastruktur jalan bukan sekadar konektivitas, tetapi menyangkut keselamatan dan pelayanan dasar masyarakat,” ujanrya.

Ia mengemukakan pembangunan daerah butuh kolaborasi lintas sektor, tidak terkecuali intervensi pemerintah pusat, salah satu contoh keterbatasan akses infrastruktur yang perlu dilakukan percepatan yakni kondisi Desa Salubiro, di mana warga harus menandu pasien dan berjalan kaki sejauh 19,5 kilometer melewati lereng gunung untuk mencapai fasilitas kesehatan.

“Ini realitas kami hadapi yang seharusnya boleh terus terjadi. Kami berharap ada dukungan konkret dari pemerintah pusat supaya ketimpangan akses infrastruktur bisa segera dituntaskan,” ucapnya.

Baca juga: Penonaktifan peserta PBI JK, Pemkab Morut tangani lebih cepat

Pada kesempatan itu Pemkab Morut mengusulkan penanganan tiga koridor utama, yakni Koridor Tanakuraya–Salubiro, Koridor Panca Makmur–Tontowea, dan Koridor Mohoni–Petumbea.

Selain itu ia juga mengusulkan pembangunan 10 jembatan, termasuk Jembatan Lijo Sungai Bongka sepanjang 120 meter dan Jembatan Parangisi sepanjang 100 meter.

Sementara itu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, wilayah dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, menjadi perhatian dalam perencanaan nasional.

“Bappenas akan memberikan perhatian khusus pada titik-titik krusial yang dipaparkan, terutama koridor yang menghubungkan desa-desa terisolir. Kami akan mengawal koordinasi dengan kementerian terkait supaya penanganan infrastruktur di Morowali Utara dapat terintegrasi dalam program prioritas nasional,” kata dia menuturkan.

Baca juga: Sekda tekankan peran SIKIM tingkatkan ekonomi petani

Di kesempatan itu ia mengapresiasi langkah proaktif Bupati Morowali Utara memaparkan data detail, maupun gambaran faktual kondisi lapangan.

“Infrastruktur jalan dan jembatan memang merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi, sekaligus akses pelayanan kesehatan,” kata dia menabhakan.

Pertemuan kedua belah pihak berlangsung di Jakarta pada Jumat (20/2).