Parigi- Disdikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah memastikan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik).

“Kami jamin para guru yang mendaftar PPPK merupakan tenaga kontrak/honorer di lingkungan Pemerintah Parigi Moutong, ” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong Sunarti di Parigi, Senin (20/1/20245).

Baca juga: Mahasiswa manfaatkan peluang Beasiswa KIP UIN Palu

Ia menjelaskan jaminan Disdikbud bahwa mereka terdaftar dalam dapodik karena para guru tersebut sebelum masuk dalam data pokok wajib mengabdi selama satu atau dua tahun di sekolah.

Pengabdian tersebut menjadi dasar Disdikbud memasukan data seorang guru ke dalam data pokok sebagai database pendidikan. “Tidak ada data manipulasi atau siluman calon PPPK. Saat ini seleksi PPPK sedang berproses,” ujarnya.

Baca juga: Pj Bupati Parimo ajak PWRI tingkatkan kontribusi bangun daerah

Ia mengemukakan, guru sebelum terdaftar ke dapodik wajib memiliki kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kemudian memiliki dedikasi, loyalitas.

Menurut data Pemkab Parigi moutong, saat ini jumlah PPPK di kabupaten itu kurang lebih 1.000 orang dari berbagai formasi, khusus formasi 2023 sebanyak 384 pegawai menerima SK pengangkatan sebagai PPPK pemerintah daerah (pemda) di Tahun 2024.

Baca juga: DWP UIN Palu komitmen cegah anak dari penularan TBC

“Sekolah jangan coba-coba memanipulasi data guru, bila sampai terjadi tentu akibatnya fatal dan kepala sekolah bertanggung jawab terhadap hal tersebut,” tutur Sunarti.

Adanya jaminan transparansi dalam pengelolaan data, Disdikbud Parigi Moutong berharap proses seleksi PPPK dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Baca juga: Morowali Utara harap Kemenkes dapat berkolaborasi bangun daerah

“Pemda Parigi Moutong tentunya transparan dalam proses perekrutan, sesuai prosedur Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata dia. (Wan)

Baca juga: Kompetensi guru harus terus dikembangkan