Binda Sulteng ikut awasi potensi pelanggaran Pilkada 2024

Palu- Bunda (Badan Intelijen Negara Daerah) siap ikut serta mengawasi potensi pelanggaran pemilih kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di provinsi ini.

Kabag Ops Binda Sulteng Khaeruddin Saleh di Palu Kamis (5/9/2024), mengatakan fungsi pengawasan salah satu bagian dari peran mereka dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Kami terus memantau dinamika politik lokal dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas serta keamanan selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung,” ujarnya.

Baca juga:Aliansi Jurnalis Independen Palu segera laksanakan konferta

Ia menjelaskan keterlibatan pihaknya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 berjalan secara tertib, aman, dan damai sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami siap bekerja sama dengan pihak keamanan lainnya, seperti Kepolisian dan TNI, serta dengan penyelenggara pemilu untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang mungkin terjadi,” ujarnya.

Baca juga: Kota Palu terus berupaya tekan angka kemiskinan daerah

Dia menambahkan potensi kerawanan pelanggaran Pilkada, yakni saat distribusi logistik pilkada seringkali disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau, seperti wilayah terpencil, pegunungan, atau daerah yang infrastruktur transportasinya kurang.

Sehingga menghambat pengiriman logistik seperti surat suara, alat pemungutan suara.

Baca juga: Parigi Moutong berupaya pulihkan sawah terdampak banjir

“Masalah ini memerlukan perhatian khusus dari penyelenggara pilkada untuk memastikan kelancaran dan keamanan distribusi logistik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulteng Nasrun mencatat Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi daerah rawan level tertinggi untuk Pilkada Serentak 2024, dari 13 kabupaten/kota di Sulteng.

Dia menjelaskan untuk 12 daerah lain masuk kategori level sedang. Namun, dia menegaskan daerah tersebut juga akan intervensi, agar tidak terjadi seperti yang diprediksi oleh bawaslu.

Baca juga: Sosialisasi moderasi beragama terus digencarkan di Banggai

Lanjut dia, pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024, dimulai dari tahapan pencalonan, kampanye sampai pungut hitung. Pemetaan berbasis dengan metode pada peristiwa yang terjadi di Pemilu 2024 dan kondisi terkini yang berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024.

“Kategori sesuai kerawanan dihitung dengan membagi tiga level, yaitu tinggi sedang rendah. Hasil pemetaan diharapkan ini menjadi bahan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan mitigasi agar hal hal yang diprediksi atau diproyeksi tidak terulang,” jelasnya.

Baca juga: Sudah saatnya RDTR direvisi untuk penyesuaian ruang

Dia berharap dengan pemetaan itu, semua pihak bisa menyusun langkah-langkah pencegahan dan mitigasi, agar tidak terjadi kerawanan yang dikhawatirkan.

Bawaslu Sulteng mencatat pada Pemilu tahun 2024, jumlah pelanggaran pemilu yang ditangani sebanyak 116 yang terbagi dari 20 temuan dan 96 laporan.

Sejumlah pelanggaran tersebut antara lain, pelanggaran administrasi sebanyak 8 kasus, pelanggaran kode etik 12 kasus, tindak pidana pemilu 35 kasus dan Pelanggaran hukum lain sebanyak 15, sementara 46 lainnya dinyatakan bukan pelanggaran. (Wan)

Baca juga: Relawan bantu buat jembatan darurat di lokasi banjir Sibalago