Parigi- KPU Parimo (Parigi Moutong), Sulawesi Tengah mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Laksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) dan undang-undang mengatur soal pilkada,” kata Ketua KPU Parigi Moutong Ariyana di Parigi, Kamis (16/5/2024).

Baca juga: Tes tertulis perekrutan PPK untuk pilkada Parigi Moutong dimulai

Ia menjelaskan sesuai kebutuhan KPU sebagai penyelenggara teknis jumlah PPK yang membantu penyelenggaraan pilkada di daerah itu sebanyak 115 orang tersebar di 23 kecamatan.

Dari 115 orang penyelenggara tingkat kecamatan, 29 orang diantaranya adalah perempuan dengan harapan anggota PPK dapat membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik di internal penyelenggara.

Baca juga: Semua pihak berperan sukseskan pilkada di Kota Palu

“Saya berharap anggota PPK memegang teguh integritas saat menjalankan tugas,” ujarnya.

Menurut dia menjadi penyelenggara teknis memfasilitasi pemilih untuk memperoleh hak-hak konstitusi dalam konteks demokrasi untuk menyalurkan hak pilihnya pada hari di mana pemilihan dilaksanakan 27 November 2024.

Baca juga: 24 jiwa terdampak banjir di Parigi Moutong

Oleh sebab itu badan ad hoc PPK, PPS maupun KPPS dituntut profesional dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Tiga lembaga ad hoc KPU adalah ujung tombak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara tingkat bawah membantu KPU, sehingga kesadaran terhadap tugas pokok sangat penting guna mewujudkan tujuan demokrasi,” tutur Ariyana.

Baca juga: Bakal calon perseorangan serahkan syarat dukungan ke KPU Parimo

PPK yang baru di lantik pada Kamis-red langsung melaksanakan kewajibannya, sebab saat ini sedang berlangsung tahapan verifikasi administrasi syarat dukungan bakal calon perseorangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong.

“Tiga bakal pasangan calon menyerahkan syarat dukungannya kepada KPU. Syarat dukungan yang di serahkan selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi setelah kemudian verifikasi faktual di lapangan,” atau dia. (Wan)

Baca juga: Pj Bupati Parimo bahas persiapan Potradnas bersama Kemenpora