DPRD Parimo temui BNPB bahas percepatan pemulihan pascabencana

Parigi- DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia di Jakarta untuk membahas percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana di daerah itu.

Kunjungan kerja lintas komisi tersebut berlangsung pada Selasa (23/6/2026) dan dipimpin Anggota DPRD Parigi Moutong Sutoyo bersama sejumlah anggota dewan lainnya.

Rombongan diterima Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI Johan Fredi Pakpahan.

Mahasiswa Parimo di Palu minta pemkab adil jalin kerja sama dengan perguruan tinggi

Wakil Ketua DPRD Parimo tinjau warga terdampak banjir

Ia mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya DPRD Parigi Moutong dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, baik akibat gempa bumi maupun banjir yang terjadi sepanjang Juni 2026.

“Kami datang ke BNPB untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus meminta dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan bencana di Parigi Moutong,” kata dia.

Ia menjelaskan, bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi sebelumnya menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga dan fasilitas publik di Desa Torue dan Desa Tolai.

Selain itu, banjir akibat tingginya curah hujan juga berdampak pada sejumlah wilayah seperti Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi.Menurut dia, dalam pertemuan tersebut DPRD menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis, mulai dari dukungan Dana Siap Pakai (DSP), percepatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, hingga penguatan mitigasi bencana.”Yang kami dorong adalah bagaimana penanganan darurat bisa berjalan cepat, kemudian masuk pada tahap pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas normal,” ujarnya.

Sutoyo menambahkan, DPRD juga meminta perhatian BNPB terhadap penguatan sistem peringatan dini bencana, khususnya di wilayah rawan banjir dan kawasan pesisir Teluk Tomini.

Selain itu, kata dia, perlu ada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui program Desa Tangguh Bencana serta peningkatan sarana pendukung bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong.

“Parigi Moutong merupakan daerah yang memiliki potensi ancaman bencana cukup tinggi, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ucapnya.

Sementara itu, pihak BNPB melalui Johan Fredi Pakpahan menyambut baik koordinasi yang dilakukan DPRD Parigi Moutong. BNPB menyatakan siap melakukan asistensi dan sinkronisasi bersama pemerintah daerah dalam penanganan bencana.

Sutoyo menyebut, DPRD berharap koordinasi tersebut dapat mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak, termasuk penanganan sektor pertanian dan perikanan masyarakat yang terdampak bencana.”Harapan kami, sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga bantuan dan pemulihan untuk masyarakat Parigi Moutong bisa segera terealisasi,” katanya. (Wan)