Aparat keamanan dilibatkan distribusi bantuan pangan di Parimo

Parigi- Aparat keamanan dilibatkan dalam pendistribusian bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah guna menjaga keamanan dan kelancaran proses penyaluran kepada masyarakat.

“Pendampingan melibatkan TNI/Polri, langkah ini sebagai bentuk kolaborasi pemerintah daerah (Pemda) dan institusi lainnya dalam menjamin keamanan dan kelancaran penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Pangan Parigi Moutong Masdin di Parigi, Jumat (2/2/2024).

Ia mengemukakan, pendampingan aparat keamanan mulai dari gudang Bulog hingga tiba di titik tujuan, kemudian dilanjutkan pendistribusian di dampingi Bhabinkamtibmas, Babinsa dan tenaga pendamping kesejahteraan sosial.

Baca juga: 3.790 personel Polres Parimo dilibatkan amankan pemilu

Yang mana, jumlah sasaran masyarakat mendapat bantuan tersebut sebanyak 43.790 keluarga penerima manfaat (KPM), yang mana data utama diambil dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE).”

Selain penggunaan data utama, kami juga menyandingkan data keluarga risiko stunting sebagai data pendamping bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” tuturnya.

Baca juga: Peluncuran agrowisata durian, tutup kunker gubernur di Parimo

Ia memaparkan, melalui bantuan tersebut asas manfaat diperoleh yakni sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan ekonomi keluarga, pencegahan stunting dan pengendalian inflasi daerah.

Oleh sebab itu, Dinas Pangan yang di tugaskan Pemkab Parigi Moutong dalam proses distribusi kepada masyarakat bersama dengan Bulog sebagai lembaga yang ditugaskan pemerintah pusat sesuai surat Kepala Badan Pangan Nasional nomor: 450/TS.03/K/12/2023 perihal penyaluran CBP untuk bantuan pangan beras tahun 2024.

Baca juga: Enam pejabat eselon II dilantik Pj Bupati Parigi Moutong

“Bantuan ini dilaksanakan selama enam bulan terhitung mulai Januari Hingga Juni 2024. Kami berharap pihak-pihak yang terlibat dapat mengawal proses ini dengan baik demi keamanan, kelancaran serta tepat sasaran penyaluran,” ujar Masdin.

Ia menambahkan selain proses penyaluran, kegiatan ini juga akan dievaluasi secara berkala melalui rapat para kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Parigi Moutong.

“Evaluasi penting untuk mengetahui kendala dan hambatan maupun kemajuan progres kegiatan penyaluran di lapangan,” ucapnya. (Mikha)

Baca juga: Pj Bupati Parigi Moutong ikuti evaluasi kinerja di Kemendagri