Morowali Utara dorong PPRG bantu tekan perkawinan anak

Morut– Morowali Utara menggelar Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Focal Point Gender tahun 2025 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Morowali Utara, Ir. Musda Guntur, MM, di Ruang Pertemuan Tepotowe Bappelitbangda Morowali Utara, Kamis (20/11/2025).

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A-KB) Kabupaten Morowali Utara ini menghadirkan narasumber dari DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, Marliya, SE., M.Si.

Kepala DP3A-KB Morowali Utara, Alno, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan Focal Point Gender dalam menyusun anggaran yang responsif gender. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan perangkat daerah dalam mengintegrasikan isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan kegiatan.

“Pelatihan ini merupakan langkah untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep anggaran responsif gender sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap kesetaraan gender di Kabupaten Morowali Utara,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Musda Guntur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan yang dinilai penting dalam mendorong perangkat daerah merancang kegiatan yang responsif dan berkeadilan gender. Ia menegaskan bahwa setiap organisasi perangkat daerah perlu memahami relevansi isu gender dalam sektor masing-masing, termasuk dalam penyusunan anggaran.

“Setiap OPD harus siap merespon peran kesetaraan gender. Ketika kita mendesain kegiatan dan menyusun anggaran, harus tercipta anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan gender,” kata Musda.

Ia menambahkan, melalui pelatihan ini para perencana diharapkan mampu memahami konsep gender, menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), serta mengintegrasikan perspektif gender dalam dokumen perencanaan daerah. Sekda menekankan bahwa pelatihan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, tetapi harus menjadi langkah nyata dalam memperkuat PPRG di setiap OPD.

Pelatihan diikuti oleh 40 perencana dari berbagai perangkat daerah, antara lain Bappelitbangda, DP3A-KB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas Nakertrans, DKP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Daerah.(RoMa)