Bupati Morut tegaskan komitmen perjuangan hak daerah penghasil sawit dalam Rakornas AKPSI

Jakarta– Bupati Morowali Utara (Morut), Delis J. Hehi, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak daerah penghasil kelapa sawit dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang digelar di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, serta dihadiri Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, para kepala daerah, pejabat kementerian, dan pemangku kepentingan industri sawit.

Di sela kegiatan, Bupati Delis mengatakan bahwa kehadirannya dalam Rakornas merupakan bentuk komitmen nyata Morowali Utara sebagai daerah penghasil sawit untuk ikut aktif dalam perumusan kebijakan nasional. Ia secara khusus menyoroti persoalan transparansi dan proporsionalitas Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Baca juga: Kemiskinan ekstrim di Parimo berhasil ditekan hingga 1,3 persen

“Kita berharap selama ini yang kita dapatkan dari dana bagi hasil sawit bisa dijelaskan secara jelas—berapa porsi daerah penghasil, berapa bagian provinsi, termasuk nasional. Ini harus dikelola secara transparan,” tegas Delis.

Ia mengungkapkan kekecewaannya atas penurunan signifikan DBH Sawit yang diterima Morut dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dana tersebut sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah produksi sawit.

“Tahun ini kita tidak terlalu banyak mendapatkan dana bagi hasil, padahal dana ini kita gunakan untuk membangun jalan-jalan di lokasi produksi sawit,” ujarnya.

Baca juga: Morut dapat kemiskinan dan pengangguran transfer

Delis menilai Rakornas AKPSI menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah daerah penghasil sawit dalam memperjuat posisi mereka di tingkat nasional. Ia menyebutkan beberapa target luaran Rakornas, antara lain peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, penyelesaian konflik di kawasan perkebunan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan strategis untuk Presiden RI.

Rakornas ini dirangkaikan dengan Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI yang menghasilkan kepengurusan baru. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, terpilih sebagai Ketua Umum AKPSI periode 2025–2030, menggantikan Yulhaidir, Bupati Seruyan. Mudyat memperoleh dukungan suara mayoritas, mengungguli Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah.

Baca juga: 23 titik layanan penukaran uang di Sulteng disiapkan BI lewat Serambi

Usai penetapannya, Mudyat menyatakan bahwa AKPSI di bawah kepemimpinannya akan menjadi wadah perjuangan hak daerah penghasil sawit, sejalan dengan aspirasi yang disampaikan Bupati Delis.

Kegiatan tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi daerah dalam kebijakan nasional, termasuk mendorong penyusunan regulasi baru terkait Dana Bagi Hasil Sawit yang lebih adil dan informatif. (RoMa)

Baca juga: Penyuluh Pertanian garda terdepan pembinaan petani