Morut dapat penghargaan kategori istimewa indeks reformasi hukum

Palu- Morut (Morowali Utara) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat penghargaan kategori istimewa dalam penilaian indeks reformasi hukum Tahun 2024 dari Kementrian Hukum.

“Penghargaan ini merupakan pencapain positif hasil kerja semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem hukum di pemerintahan,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Krispen H Masu dalam keterangan tertulisnya diterima di Palu, Kamis (15/5/2025).

Baca juga: Simulasi kebencanaan kegiatan wajib Pemkot Palu

Ia mengemukakan penghargaan kategori istimewa itu hanya diraih tiga daerah dari 13 kabupaten/kota di Sulteng yakni Kota Palu, Kabupaten Tolitoli dan Morowali Utara.

Reformasi hukum yang efektif dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi reformasi birokrasi, hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia khususnya dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Baca juga: DPRD umumkan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Parimo

“Prestasi ini hendaknya dijadikan motivasi bagi para pegawai untuk lebih semangat dalam menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Kata dia, penghargaan reformasi hukum di terima Pemkab Morut di Kantor Wilayah (Kanwil) Sulteng Kementrian Hukum di Palu pada Rabu (14/5).

Sebagaimana arah kebijakan reformasi hukum oleh Pemerintah Pusat yakni untuk perbaikan tata kelola hukum dan regulasi.

Baca juga: BPBD Parimo laporkan tidak ada kerusakan dampak gempa magnitudo 6,1

Oleh karena itu Pemerintah daerah (pemda) perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki atau pembaharuan sistem hukum regulasi dalam penyelenggaraan kebijakan daerah dengan tujuan meningkatkan keadilan, efisiensi, dan efektivitasnya Yang mana juga mencakup perubahan dalam nilai-nilai dan budaya hukum.

“Mari kita berbenah menuju Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera,” ucapnya.

Baca juga: PMI Morut komitmen bantu penanganan banjir

Langkah ini bukan hanya tentang perubahan substansi hukum, tetapi juga tentang perubahan dalam orientasi dan nilai-nilai yang mendasarinya.

“Reformasi hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman dan prinsip-prinsip keadilan,” tutur Krispen. (Wan)

Baca juga: Program Morut Sehat dipastikan tetap lanjut