LSM Sangulara nilai pokir DPRD bisa jadi celah transaksi anggaran

Parigi- LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Sangulara Sulawesi Tengah menilai pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Parigi Moutong dapat menjadi celah terjadinya transaksi politik anggaran dan rawan disalahgunakan apabila tidak dikawal sesuai aturan.

“Pokir seharusnya digunakan sesuai ketentuan, terutama untuk pemberdayaan maupun pembangunan infrastruktur sebagaimana aspirasi konstituen,” kata Sekretaris LSM Sangulara Sulteng Riswan B Ismail, Kamis (1/1/2026).

Ia mengemukakan pokir DPRD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang semestinya menampung aspirasi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya pokir kerap bergeser menjadi alat tawar-menawar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia, pengawasan terhadap penggunaan anggaran melalui pokir perlu diperkuat agar program yang diusulkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya mengakomodasi kepentingan tertentu.

Ia mengatakan di sejumlah daerah, penyimpangan pokir telah berujung pada persoalan hukum dengan pola yang hampir seragam, mulai dari penitipan proyek, pengondisian rekanan, hingga dugaan permintaan imbalan atau fee.

“Karena itu transparansi dan pengawasan harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program yang bersumber dari APBD,” ujarnya.

Riswan berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat memastikan pokir tetap berada pada jalur regulasi serta menjadi instrumen pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat. (Wan)