DPRD sahkan Rp1,7 triliun APBD Parigi Moutong 2026

Parigi- DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengesahkan Rp1,7 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 kabupaten itu.

“Anggaran yang sudah ditetapkan diharapkan penggunaannya optimal dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Anggota Banggar DPRD Parigi Moutong Ni Wayan Leli Pariani dalam paripurna penyampaian laporan Banggar atas hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 di Parigi, Senin (12/1/2026).

Baca juga: Bupati Parimo tegaskan komitmen dukung swasembada pangan

Menurut dia setiap rupiah dalam APBD harus memberi manfaat langsung bagi rakyat, itu sebabnya Banggar membahasnya secara serius bersama fraksi-fraksi dan pemerintah kabupaten (pemkab).

Dalam paripurna total pendapatan Parigi Moutong tahun anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp1,731 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp186,259 miliar, pendapatan transfer Rp1,501 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp44,3 miliar.

Baca juga: Turnamen Sepak Bola Gubernur Cup Berani di Parigi Jadi Wadah Bangun Silaturahmi

Lalu belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,726 triliun dialokasikan untuk belanja operasional Rp1,402 triliun, belanja modal Rp15,841 miliar, belanja tidak terduga Rp8 miliar, dan belanja transfer Rp300,162 miliar.

“Arah kebijakan APBD 2026 harus fokus pada penyelesaian persoalan mendasar daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, UMKM, air bersih, dan sanitasi,” ucap Leli.

Baca juga: Legislator Sulteng minta Polisi transparan tangani konflik tambang Morowali

Ia menjelaskan, DPRD juga meminta pihak eksekutif supaya kegiatan-kegiatan bersifat seremonial yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dikurangi, dan anggaran dialihkan ke program-program yang lebih produktif.

Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 telah dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Nomor 900.1.15.3/02/BPKAD.S-G/2026 tertanggal 9 Januari, dan selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca juga: Polisi ungkap tiga kasus ilegal fhising di Sulteng

“Kami juga mendorong peningkatan kualitas guru dan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah terpencil. Infrastruktur jalan, jembatan, serta irigasi juga harus diprioritaskan karena langsung berdampak pada ekonomi masyarakat,” kata dia. Wan

Baca juga: FKUB dan Kanwil Kemenag Sulteng kolaborasi rawat keberagaman