Dinas PMD latih peningkatan kapasitas penerima BKK untuk peningkatan usaha

Makassar- Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Morowali Utara menggelar pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tenaga pendamping dan keterampilan kelompok pengembangan program bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa se Kabupaten Morowali Utara.

Pelatihan yang dibuka oleh Ketua TP PKK Morut sekaligus anggota DPD RI Perwakilan Sulawesi Tengah Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si, Apt berlangsung di Hotel M-Regency Makassar, Sabtu malam (6/12/2025).

Pembukaan pelatihan ini dihadiri Kepala Dinas PMD Morut Drs. Andi Parenrengi, Sekretaris PMD, Charles N. Toha, S.Sos, M.Si, Sekretaris Dinas Sosial Morut Hj. Titin Rositawati, S.Kep, M.Kes, Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Kepala Balai Diklat Industri Makassar, dan Direktur Lembaga Pelatihan Kerja AMY Tata Busana Makassar.

Baca juga: Program BKK Morut dipastikan tidak terdampak efisiensi anggaran

Peserta pelatihan dibagi tiga kelompok yakni tenaga pendamping BKK, kelompok pengembangan penerima manfaat BKK olahan pangan dan kuliner, serta kelompok pengembangan menjahit.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga pendamping agar mampu memberikan asistensi yang tepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran di desa.

Kegiatan ini juga untuk penguatan kapasitas kelompok pemberdayaan perempuan penerima manfaat BKK dalam mengelola usaha produktif, pengembangan keterampilan serta manajemen kelompok.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi desa khususnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Baca juga: Penyuluh Pertanian garda terdepan pembinaan petani

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Morut Febriyanthi Hongkiriwang mengemukakan tujuan utama pelatihan keterampilan ini adalah bagaimana agar semua kelompok penerima manfaat BKK dapat melipatgandakan keuntungan dan peningkatan ekonomi desa.

“Sejak tahun 2022 Pemda Morut meluncurkan program BKK sebesar Rp 300 juta setiap desa untuk kelompok usaha perempuan, kelompok petani/nelayan dan untuk kelompok pemuda. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi desa. Karena itu para pelaku usaha tersebut harus meningkatkan keterampilan agar mendapatkan hasil maksimal,” jelasnya.

Perkembangan Morut saat ini memberi peluang sektor UMKM berkembang. Sebagai daerah industri yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja, tentu menguntungkan usaha kecil dan mikro.

Untuk itulah para pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan mampu berinovasi agar usahanya berkembang.

Baca juga: Gubernur Sulteng Minta Pemda Bijak Menyikapi Efisiensi Anggaran

Makanan olahan seperti bakery atau kue misalnya, selama ini masih banyak didatangkan dari luar Morut untuk memenuhi kebutuhan. Begitupun kebutuhan pakaian seragam anak sekolah, pegawai, semuanya dipesan dari luar karena belum bisa diproduksi sendiri.

“Dengan pelatihan yang diikuti kelompok perempuan ini, mudah-mudahan ibu-ibu mendapatkan ilmu untuk meningkatkan usahanya di desa masing-masing,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kadis PMD Morut Drs. Andi Parenrengi melaporkan bahwa peserta pelatihan ini berjumlah 90 orang yang terdiri dari tenaga pendamping BKK 22 orang, kelompok usaha olahan pangan dan kuliner 37 orang dan perwakilan kelompok pengembangan usaha menjahit 31 orang.
Materi utama dalam kegiatan ini meliputi, untuk keterampilan menjahit akan diajarkan menggunting ukuran pola memakai alat sekali potong, mendesain pola seragam sekolah, serta uji kompetensi.

Kemudian untuk pelatihan olahan pangan meliputi pengenalan keamanan peralatan, teknis membuat kue, roti dan masakan, serta edukasi cara pengemasan yang baik.

Sejak program BKK ini diluncurkan tahun 2022 hingga saat ini telah terbentuk kelompok ekonomi produktif sebanyak 1.658 kelompok di 122 desa dan 3 kelurahan se Kabupaten Morowali Utara.

Dengan jumlah 1.658 kelompok tersebut berarti setiap pendamping BKK menangani sekitar 75 kelompok di desa. Dengan demikian kehadiran pendamping BKK sangat strategis.

“Selain meningkatkan keterampilan pelaku usaha, pelatihan ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan BKK berjalan transparan, akuntabel, partisipatif, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa,” tambah Kadis Andi Parenrengi. (RoMa)

Baca juga: Jawa Tengah jadi ukuran kemenangan Prabowo-Gibran