Palu– Delis J Hehi,Bupati Morowali Utara mendorong percepatan harmonisasi regulasi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Delis saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Hukum yang dihadiri Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Kota Palu, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Pemkab Morut terima tim BPK RI pemeriksaan kepatuhan LHK

Bupati Delis menilai rakor tersebut menjadi forum penting untuk memastikan kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta sejalan dengan kebijakan nasional. Ia mengatakan percepatan fasilitasi produk hukum daerah oleh kementerian dan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan, terutama ketika Morowali Utara tengah menjalankan sejumlah program prioritas pembangunan.

Selain mengikuti pemaparan Menteri Hukum mengenai percepatan layanan regulasi berbasis teknologi, Bupati Delis juga menghadiri pembahasan mengenai penguatan peran pemerintah daerah dalam reformasi hukum, termasuk peluang penyusunan payung hukum pada sektor strategis seperti energi, pertambangan, dan layanan masyarakat.

Rakor turut dirangkaikan dengan pemutaran video Program 9 BERANI yang menjadi visi-misi Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido, serta penyerahan simbolis manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Baca juga: Lingkungan pendidikan inklusi bentuk layanan kepada Disabilitas

“Rakor ini memberi kami energi baru untuk menghadirkan kebijakan yang lebih pasti, terukur, dan berpihak kepada masyarakat. Morowali Utara membutuhkan regulasi yang kuat agar pembangunan berjalan cepat dan tidak tersendat persoalan hukum,” ujar Bupati Delis.

Ia menambahkan bahwa penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Hukum, dan pemerintah provinsi sangat diperlukan. “Percepatan harmonisasi regulasi akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan iklim investasi di daerah,” katanya. (RoMa)

Baca juga: Lahan untuk Sekolah Rakyat sedang diupayakan Pemkot Palu