Palu- Perum Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) akan memberikan sanksi tegas kepada mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti menjual bahan pangan bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Jika terbukti menjual beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun MinyaKita di atas HET, sanksinya berupa pemberhentian sebagai mitra dan dimasukkan dalam daftar hitam RPK,” kata Pimpinan Wilayah Bulog Sulteng Jusri Pakke di Palu, Senin (16/11/2026).I

a mengatakan, penindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas keluhan masyarakat terkait dugaan praktik penjualan bahan pangan pemerintah di atas ketentuan harga.J

usri menjelaskan, mitra yang terbukti melanggar tidak hanya dihentikan penyaluran produknya, tetapi juga tidak akan memperoleh alokasi stok kembali, baik beras SPHP maupun MinyaKita.

“Hingga saat ini terdapat 10 mitra yang telah masuk daftar hitam karena melakukan pelanggaran dalam penyaluran produk pangan pemerintah,” ujarnya.Ia mengimbau masyarakat melaporkan kepada Bulog apabila menemukan mitra RPK yang menjual bahan pangan pemerintah di atas HET.

“Kalau ada masyarakat menemukan penjualan bahan pangan di atas HET silakan hubungi kami di nomor kontak 082344488862. Kalau ada bukti langsung kami blacklist, apalagi kalau sudah ada yang jual MinyaKita sampai Rp20.000 per liter, sudah pasti kami hentikan,” tegasnya.

Jusri menyebutkan, HET MinyaKita yang berlaku saat ini sebesar Rp15.700 per liter, sehingga seluruh mitra RPK wajib menjadikan ketentuan tersebut sebagai dasar penjualan.

Namun, dalam praktik transaksi di pasar, konsumen kerap membayar Rp16.000 per liter karena pedagang kesulitan menyediakan uang kembalian sebesar Rp300.

“Kami juga akan sampaikan ke pusat, kalau bisa HET-nya digenapkan saja menjadi Rp16.000 agar tidak terjadi hal seperti ini,” katanya.

Ia mengatakan, Bulog justru berupaya memperluas jumlah mitra RPK agar masyarakat lebih mudah memperoleh bahan pangan pemerintah dengan harga terjangkau.

Menurut dia, ketersediaan stok yang memadai diharapkan menciptakan persaingan sehat antarmitra sehingga harga jual tetap terkendali.Selain itu, setiap mitra RPK telah dilengkapi spanduk informasi harga sebagai bentuk keterbukaan kepada konsumen.

Jusri menegaskan pengawasan penyaluran pangan pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kami ingin bermitra dengan orang-orang yang bisa melaksanakan program pemerintah yang komitmen,” ujarnya.

Perkuat teras dengan sanksi utamaRingkas kutipan agar lebih lempengPerjelas beda HET dan harga transaksi (Langit)