Pemkab Parimo temui Kemenko Infra bahas konektivitas infrastruktur
PARIGI – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pemkab Parimo), Sulawesi Tengah, menemui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) untuk membahas peningkatan konektivitas infrastruktur daerah dalam menunjang pembangunan.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada potensi yang dimiliki, tetapi juga membutuhkan konektivitas, infrastruktur memadai, serta dukungan pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah.
“Pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada potensi yang dimiliki, tetapi juga membutuhkan konektivitas, infrastruktur memadai, dan pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah,” kata Erwin melalui keterangan tertulis di Parigi, Kamis (19/11/2026). Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Pemkab Parimo ke Kemenko Infra di Jakarta.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur masih menjadi tantangan daerah sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan kewilayahan.Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kondisi jalan kabupaten.
Dari total panjang jalan sekitar 1.603,89 kilometer, hanya 502,37 kilometer atau 31,32 persen yang berada dalam kondisi baik. Sementara 977,73 kilometer atau 60,93 persen mengalami kerusakan berat.
“Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas, distribusi hasil pertanian, akses pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi antarwilayah,” ujarnya.
Ia mengatakan Parigi Moutong memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimaksimalkan karena masih terdapat kesenjangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Parimo juga mengusulkan pembangunan 28 unit jembatan kepada pemerintah pusat untuk membuka akses sejumlah wilayah strategis dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp68,095 miliar.
Erwin berharap Kemenko Infra memberikan perhatian melalui kolaborasi program pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan pada ruas penghubung sentra produksi pertanian serta kawasan pesisir.
“Kami berharap dukungan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan sangat penting bagi daerah, khususnya pada ruas-ruas penghubung sentra produksi pertanian dan kawasan pesisir,” katanya.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Pemkab Parimo juga menyampaikan kebutuhan penanganan 19.716 unit rumah tidak layak huni (RTLH) serta rehabilitasi kawasan kumuh seluas 67,08 hektare.
Pemerintah daerah berharap perluasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat menyasar Parigi Moutong sebagai bagian dari upaya penataan infrastruktur dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana dan Prasarana Permukiman Kemenko Infra Ronny Ariuly Hutahayan menyambut baik langkah Pemkab Parimo dalam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur daerah.
Ia mengatakan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta kebutuhan prioritas daerah sebagai bagian dari perencanaan program pembangunan ke depan. (Ngit)

Tinggalkan Balasan