Parigi- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengawal proses penyaluran bantuan pangan (bapang) di 283 desa/kelurahan di kabupaten itu.

“Jangan coba-coba bantuan masyarakat miskin disalahgunakan, saya meminta TPID dan satgas pangan mengawal penyaluran komoditas sampai kepada penerima manfaat,” kata Erwin Burase, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: TPID Palu lakukan upaya pengendalian inflasi dari hulu ke hilir

Ia mengemukakan selain TPID dan Satgas Pangan, camat, kepala desa/lurah juga berperan penting mengawasi proses penyaluran batuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar 28.373 kilogram untuk 7.566 jiwa yang tersebar di enam kecamatan yakni Kecamatan Mepanga, Ongka Malino, Bolano, Taopa dan Moutong.

Baca juga: Kebakaran pasar Inpres Manonda Palu, 16 pedagang terdampak

“Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 10 kilogram beras untuk periode Juni-Juli 2025,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setelah peluncuran penyaluran bantuan pangan pada Selasa (22/7/2025), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong langsung mendistribusikan bantuan terebut kepada masyarakat, yang mana batas penyaluran sampai pada akhir Juli.

Baca juga: Tim Tanggap Insiden Siber Palu telah dikukuhkan

“Kami berharap melalui bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus bagian dari upaya pemerintah melakukan intervensi pengendalian inflasi daerah,” tutur Erwin.

Kata dia, pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, melalui skema pemberdayaan maupun bantuan langsung tunai, terutama masyarakat miskin supaya bisa keluar dari kategori miskin.

Baca juga: Pendampingan wajib belajar perkuat pemahaman tentang PAUD

Di kesempatan itu ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat memberikan intervensi bantuan pangan sebanyak 824,98 ton dengan jumlah sasaran 41.249 KPM, tersebar di 283 desa/kelurahan pada 23 kecamatan di kabupaten itu.

“Satgas pangan dan TPID harus melaporkan hasil penyaluran bapang untuk dijadikan bahan evaluasi ke depan,” ucapnya. (Wan)

Baca juga: