Paripurna pembentukan Pansus LHP DPRD Parimo batal karena tidak korum

Parigi- Paripurna pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD Parigi Moutong atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 Triwulan III oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) batal digelar karena dalam rapat itu anggota legislatif tidak korum.

“Saya sangat menyayangkan kondisi ini, seharusnya seharusnya tidak ada kegiatan luar daerah bagi anggota DPRD pada hari pelaksanaan paripurna,” kata Ketua DPRD Parigi Moutong Alfred M Tonggiro saat dihubungi, Selasa (20/1/2026).

Baca juga: DPRD umumkan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Parimo

Ia menjelaskan sesuai ketentuan perundang-undangan, rapat paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 50 persen ditambah satu dari total anggota legislatif.

Namun hingga pukul 11.05 Wita, ruang sidang tampak lengang dan hanya diisi sejumlah anggota legislatif, akibatnya agenda tersebut terpaksa ditunda dan akan dijadwalkan kembali.

Baca juga: Bupati Parimo tegaskan komitmen dukung swasembada pangan

Dari 40 anggota legislatif di DPRD Parigi Moutong, hanya 14 orang hadir, sedangkan 26 anggota lainnya tidak hadir dan tanpa keterangan yang jelas.

“Agenda paripurna ini tentunya sudah disepakati dan dicantumkan dalam Badan Musyawarah (Banmus), artinya telah terjadwal dan seharusnya seluruh anggota legislatif hadir dalam kegiatan itu,” ujarnya.

Baca juga: FKUB dan Kanwil Kemenag Sulteng kolaborasi rawat keberagaman

Ia mengatakan, memang ada surat tugas koordinasi ke luar daerah yang diajukan Komisi III dan IV ke Kabupaten Sigi, tetapi agenda itu dilaksanakan pada 21-24 Januari 2026.

Agenda itu terkait koordinasi tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sigi.

Baca juga: Bupati Parimo tutup turnamen sepak bola Sejati Cup 2025

“Saya belum tau apa alasan anggota legislatif tidak menghadiri agenda itu Saat ini saya dalam perjalanan menuju Toraja menghadiri acara keluarga,” kata dia menuturkan.

Menurut dia agenda itu sangat penting, karena berkaitan dengan penilaian BPK terhadap kepatuhan belanja daerah. (Mikha)

Baca juga: Legislator Sulteng minta Polisi transparan tangani konflik tambang Morowali