Palu- Rp1,76 triliun disiapkan Bank Indonesua untuk layanan penukaran uang di momen bulan suci Ramadhan di Sulawesi Tengah.

“Pada Ramadhan 2023 BI menyiapkan Rp1,72 triliun untuk penukaran uang, tahun ini nilainya meningkat” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah Rony Hartawan di Palu, Selasa.

Ia menjelaskan layanan penukaran uang pada menjelang Idul Fitri sebagai upaya mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, sekaligus memudahkan masyarakat untuk menjangkau penukaran uang pecahan kecil maupun pecahan besar.

Baca juga: Wali Kota Palu ajak UMKM manfaatkan program inkubator bisnis

BI menyiapkan sekitar 60 titik tempat penukaran uang di 13 kabupaten/kota di Sulteng, program ini dilaksanakan setiap tahun pada momen bulan suci Ramadhan.

“Perputaran uang di Sulawesi Tengah tidak terlalu banyak mengalami perubahan, hanya saja di momen puasa makanan dihidangkan pada saat berbuka lebih banyak dibanding hari-hari bisa, oleh sebab itu masyarakat perlu bijaksana saat berbelanja sehingga supaya inflasi daerah tetap stabil,” kata dia menuturkan, namun belum menjelaskan berapa hari.

Baca juga: Bulog distribusi beras SPHP di Sulteng 100 ton per hari

Menurut BI situasi perekonomian daerah di bulan puasa sangat berpotensi memicu ketidakstabilan inflasi daerah bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi melalui kebijakan ekonomi.

Ia mengemukakan lonjakan harga sejumlah bahan pokok saat ini menjadi tanda sedang terjadi pergerakan harga komoditas pangan.

“Inflasi Sulawesi Tengah pada Februari 2024 berada di angka 0,45 persen, pada bulan sebelumnya (Januari) 0,08 persen, saat ini inflasi Sulteng tertinggi untuk wilayah regional Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) untuk bulan Februari,” ujar Rony.

Baca juga: Kalangan milenial dominasi pasar modal Sulawesi Tengah

Ia menambahkan meski angka tersebut tinggi namun masih dalam batas koridor inflasi yang ditargetkan BI yakni 2,5 persen plus minus satu, dengan komoditas pemicu yakni beras, tomat dan ikan.

“Upaya pengendalian dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui berbagai kebijakan, salah satunya menerapkan metode 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi lebih efektif lintas sektor,” ucapnya. (Wan)

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah lepas bantuan beras ke Sigi